Transaksi cryptocurrency yang mencurigakan di India telah meningkat secara signifikan, dari sekitar 1.000 kasus tahun lalu menjadi hampir 12.000 dalam beberapa bulan terakhir, menurut data resmi. Mayoritas pelaku dalam transaksi yang dipertanyakan ini berusia antara 20 hingga 40 tahun. Statistik pemerintah mencatat 1.343 transaksi meragukan terjadi antara tahun 2023 dan 2024. Dalam delapan bulan pertama tahun ini, jumlah tersebut melonjak 773% menjadi 11.720. Orang-orang berusia dua puluhan dan tiga puluhan menyumbang 82% dari total kejadian ini.
Dengan pertumbuhan penggunaan cryptocurrency, India kini memiliki 34 juta individu yang terlibat dalam perdagangan aset digital virtual, yang umumnya dikenal sebagai cryptocurrency. Hingga 30 November 2025, mereka memegang aset senilai ₹24.800 crore. Sekitar 41% dari transaksi dilakukan di situs yang berbasis di luar India, sehingga sulit dijangkau oleh regulator lokal. Otoritas tidak mempercayai mata uang digital, yang dianggap memudahkan orang untuk menghindari kewajiban pajak, membiayai terorisme, dan mencuci uang hasil kejahatan.
Pada Maret 2023, Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang diubah untuk lebih mengawasi bursa cryptocurrency. Unit Intelijen Keuangan kini diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaan yang membantu individu dalam membeli, menjual, atau menyimpan cryptocurrency di India. Apakah perusahaan tersebut berkantor pusat di Miami atau Mumbai tidak menjadi masalah. Pendaftaran menjadi penting agar masyarakat India dapat menggunakan platform tersebut untuk mentransfer mata uang digital atau memperdagangkan cryptocurrency dengan rupee. Hingga saat ini, 52 perusahaan telah mendaftar dan wajib melaporkan transaksi yang mencurigakan yang berpotensi terkait dengan uang hasil kejahatan, transaksi yang tampak terlalu rumit, atau perdagangan di mana asal uang tidak dapat ditentukan.
Tanda-tanda peringatan mencakup akun-akun lama yang tiba-tiba aktif kembali, transaksi yang berada di bawah batas pelaporan, perdagangan yang tampak fiktif untuk menciptakan kerugian di atas kertas, serta uang yang muncul secara tiba-tiba. Laporan-laporan ini meningkat secara signifikan. Perusahaan melaporkan 1.343 kasus pada tahun fiskal 2024, yang naik menjadi 6.272 pada tahun fiskal 2025. Hingga 30 November tahun ini, jumlah tersebut telah mencapai 11.720. Otoritas telah meninjau 9.795 laporan dari Mei 2023 hingga Mei 2025. Cryptocurrency yang paling sering disebutkan adalah Tether, yang dirancang untuk tetap setara dengan satu dolar AS, muncul dalam 7.467 kasus, atau 76% dari laporan. Bitcoin hanya muncul dalam 6% laporan. Penipuan sederhana menyumbang 62% dari aktivitas mencurigakan, sedangkan transaksi yang tidak biasa atau aneh menyumbang 16%, dan perilaku akun yang mencurigakan menyumbang 10%.
Dari segi wilayah, Rajasthan mencatat laporan terbanyak dengan 18%, diikuti oleh Uttar Pradesh dengan 11%. Maharashtra dan Benggala Barat masing-masing mencatat 7%, sementara Madhya Pradesh melaporkan 6%. Komite keuangan yang dipimpin oleh anggota BJP Bhartruhari Mahtab kini tengah menyelidiki isu cryptocurrency. Pemerintah telah menjatuhkan denda sebesar ₹29 crore kepada pelanggar aturan dan memblokir 63 situs web berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.
Salah satu kasus yang menunjukkan keseriusan masalah ini melibatkan penyelidikan terhadap 34 pelanggan yang koneksi internetnya terdeteksi berasal dari Kamboja. Mereka menggunakan nomor telepon Kamboja untuk mengakses akun kripto India mereka dan mendapatkan uang melalui Huione Pay, sebuah perusahaan pembayaran di Kamboja. Polisi mencurigai uang tersebut terkait dengan kejahatan siber dan perdagangan manusia. “Individu-individu ini menunjukkan pola yang konsisten dalam mendanai akun mereka dengan USDT, segera menguangkannya, dan menarik jumlah yang sesuai dalam rupee ke rekening bank mereka," ungkap laporan Unit Intelijen Keuangan.
Software yang melacak pergerakan kripto menunjukkan bahwa koin digital tersebut berasal dari Huione Pay. Beberapa pelanggan bahkan menggunakan perangkat yang sama untuk masuk dan berbagi alamat internet. Huione Pay melaporkan telah menghubungi 21 dari pelanggan ini melalui WhatsApp, dengan delapan di antaranya berada di Kamboja, enam di Thailand, satu di Vietnam, dan satu di India. Mereka bekerja di sektor-sektor biasa seperti hotel, restoran, rekayasa, dan supermarket—pekerjaan yang tidak menjelaskan pergerakan uang dalam jumlah besar.
Saat ini, AS telah memutuskan hubungan Huione Group dengan sistem keuangan Amerika, sehingga mereka tidak dapat lagi melakukan perdagangan dalam dolar. Masalah lain yang dihadapi adalah pengumpulan pajak. Dengan menghindari organisasi yang sering melaporkan kepada otoritas pajak, cryptocurrency memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang secara diam-diam antar negara dalam waktu singkat. Hal ini menyulitkan identifikasi pendapatan yang dapat dikenakan pajak seiring semakin banyaknya individu yang menggunakan layanan tanpa otoritas pusat, dompet pribadi yang mereka kendalikan, dan bursa asing. Pengumpul pajak kesulitan dalam mengidentifikasi pemilik properti atau menagih pajak yang belum dibayar, sementara pendapatan dari cryptocurrency sering kali tidak terdata.
Read next
SecurityPenjatuhan Hukuman bagi Pelaku Penipuan Kripto di Korea SelatanYou may also like
Disclaimer
CryptoMarket.id is committed to accurate and transparent reporting. This article is for information only and is not financial advice. Crypto assets are high risk; do your own research and use exchanges registered with Indonesia’s OJK. See also our Disclaimer, Terms & Conditions, and Privacy Policy.

