Pengacara Binance mengecam tuduhan bahwa perusahaan tersebut membantu entitas Iran mencuci uang di platformnya, dan menyebut bukti yang dikutip dalam penyelidikan oleh Senator AS sebagai "fitnah." Bulan lalu, Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan mendesak Binance untuk menyediakan catatan penting terkait dugaan keterkaitan antara bursa tersebut dan organisasi teroris yang beroperasi atas nama Iran.

Penyelidikan Komite ini dilakukan setelah Fortune, The Wall Street Journal, dan The New York Times mengutip sumber anonim dan dokumen internal dalam laporan yang mengklaim bahwa Binance mengabaikan peringatan internal tentang entitas yang dikenakan sanksi yang menggunakan platform tersebut untuk mencuci hampir $2 miliar.

"Kami telah secara sukarela menanggapi pertanyaan dari Senator Blumenthal yang mengangkat tuduhan yang salah dan memfitnah yang dilaporkan oleh WSJ. Meskipun kami menganggap masalah ini serius, penting bagi kami untuk menyoroti kepatuhan kami yang terdepan di industri, yang telah kami bangun dan lindungi dengan kerja keras," ujar Richard Teng, seorang perwakilan dari Binance, melalui media sosial.

Tim hukum Binance menegaskan dalam pernyataan pada hari Jumat yang ditujukan kepada Senator Richard Blumenthal dari Partai Demokrat, yang memimpin penyelidikan, bahwa "laporan terbaru yang menjadi dasar pertanyaan Anda, secara nyata adalah salah, tidak didukung oleh bukti yang kredibel, dan memfitnah dalam beberapa aspek material."

DL News telah menghubungi baik Binance maupun firma hukum yang mewakili perusahaan untuk memberikan komentar.

Surat yang ditandatangani oleh lebih dari selusin senator AS pada bulan Februari menyatakan bahwa Binance "tampaknya telah mengabaikan peringatan dan rekomendasi untuk mencegah skema pencucian uang Iran." Surat tersebut merujuk pada laporan surat kabar yang menuduh Binance mengabaikan peringatan internal bahwa entitas yang dikenakan sanksi menggunakan platformnya untuk mencuci hampir $2 miliar.

Laporan berita tersebut juga menuduh bahwa mitra perusahaan, Hexa Whale dan Blessed Trust, beroperasi sebagai perantara atas nama entitas pemerintah Iran. Tim hukum Binance menyatakan bahwa "program kepatuhan yang ketat" dan prosedur "Know Your Customer" yang ketat melarang pengguna yang tinggal atau berada di Iran untuk menggunakan platform tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa Binance telah mengurangi eksposur terhadap bursa Iran lebih dari 97%.

Sebelumnya, Binance pernah menghadapi masalah terkait Iran. Pada tahun 2023, bursa tersebut mengakui telah gagal dalam mencegah penjahat, entitas yang dikenakan sanksi, dan aktor jahat lainnya untuk mencuci miliaran dolar uang haram, menurut dokumen pengadilan. Iran termasuk dalam entitas yang dikenakan sanksi, menurut penyelidik Departemen Kehakiman. DOJ mengenaikan denda sebesar $4,3 miliar kepada perusahaan tersebut dan memerintahkan pemantauan pihak ketiga selama tiga tahun untuk mengawasi operasinya.

CEO Binance saat itu, Changpeng Zhao, mengaku bersalah atas pelanggaran hukum AS terkait pencucian uang dan menjalani hukuman penjara selama empat bulan pada tahun 2024. Presiden AS saat itu, Donald Trump, memberi pengampunan kepada Zhao pada tahun 2025.

You may also like

Disclaimer

CryptoMarket.id is committed to accurate and transparent reporting. This article is for information only and is not financial advice. Crypto assets are high risk; do your own research and use exchanges registered with Indonesia’s OJK. See also our Disclaimer, Terms & Conditions, and Privacy Policy.